Pilkada Depok, Petahana yang Ditinggalkan

Merdeka.com - Menjadi kepala daerah yang sedang menjabat, harusnya jadi modal kuat untuk dicalonkan kembali. Tapi tidak bagi Mohammad Idris, wali kota Depok yang akan menghadapi periode kedua kepemimpinannya. Bukan kader partai, Idris malah ditinggal partai yang dulu mencalonkannya.

Gerindra, salah satu partai pengusung Idris di pilkada 2015 lalu sudah memastikan menyiapkan wakil wali kota petahana, Pradi Supriatna sebagai calon wali kota Depok 2021-2026. Satu lagi partai yang dulu mencalonkan Idris, PKS, bahkan tidak menyebut namanya sebagai tiga kader internal yang disiapkan untuk menjadi calon wali kota.

Idris memang tidak tercatat sebagai kader partai manapun meski dia dianggap sebagai representasi PKS. Idris sebelumnya adalah wakil wali kota yang mendampingi Nur Mahmudi Ismail di periode kedua 2010-2015. Idris kemudian melanjutkan estafet rezim PKS di Kota Belimbing itu saat memenangkan pilkada berpasangan dengan kader Gerindra Pradi Supriatna.

Sikap Gerindra tegas. Peluang mencalonkan Idris telah ditutup sejak awal. Kekecewaan terhadap gaya kepemimpinan Idris yang menjadi penyebabnya. Pradi, wakil wali kota yang juga ketua DPC Gerindra Depok, tak pernah dilibatkan dalam menyusun kebijakan dan mengambil keputusan.

Sekretaris DPC Gerindra Depok, Hamzah, mengungkapkan, memang dari luar tidak terlihat ketidakharmonisan antara Pradi dan Idris. Namun partainya kecewa karena selama empat tahun ini, Pradi tidak diberi peran yang cukup sebagai wakil wali kota.

Padahal, lanjut dia, saat mengusung Idris dan Pradi di pilkada 2015 lalu, kursi Gerindra lebih banyak dari PKS.

"Gerindra punya 9 kursi, PKS 6 kursi, kita mengalah menjadi D2 (Depok 2). Tapi dalam perjalanannya ternyata Bang Pradi itu tidak diberikan kewenangan apa pun untuk mengambil kebijakan-kebijakan politik ataupun kebijakan pemerintah," ujarnya kepada merdeka.com, Selasa (18/2) lalu.

Dia mengakui, secara undang-undang, pembuat keputusan dan pengambil kebijakan adalah wali kota, namun Pradi lebih banyak ditugasi untuk hadir di acara-acara seremonial saja. "Atas dasar itu akhirnya kita memutuskan kita mengusung kader sendiri. Pak pradi ini tidak diberikan kewenangan apa-apa, selalu ditinggal, ada keputusan dan kebijakan pemerintah tidak pernah diajak bicara," ungkap Hamzah.

"Dikasih tugas cuma menghadiri ini, menghadiri itu, seremonial aja. Itu keprihatinan kita sehingga kita ingin pisah," imbuhnya.

Selain itu, kata Hamzah, mengutip hasil survei, tingkat kepuasan terhadap hasil pembangunan di Kota Depok sangat memprihatinkan. Seperti di sektor kemacetan, penanganan kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu PDIP yang sudah memutuskan berkoalisi dengan Gerindra mengusung pasangan Pradi-Afifah memang tidak mempertimbangkan mencalonkan Idris.

"Enggak, dari awal sudah menutup peluang. Bagi kami terlalu banyak perbedaan," cetus Sekretaris DPC PDIP Depok Ikravany Hilman kepada merdeka.com.

Selain perbedaan soal ideologi, Ikravany juga menilai sosok Idris tidak memenuhi kriteria kepala daerah yang tepat untuk diusung PDIP. Dia membandingkan dengan kader PDIP yang menjadi Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi, hingga Joko Widodo saat memimpin Solo.

"Itu ada standar tertentu, pemimpin partai itu sebetulnya bisa berbuat banyak menjadikan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah di Depok itu, Pak Idris bukan tipe seperti itu. Jadi jauhlah, kami punya keinginan Depok ini punya banyak terobosan-terobosan, tidak bisa business as usual. Nah Idris bukan orang yang pas untuk itu," jelasnya.

Idris Jadi Ban Serep PKS?

Maju tidaknya Idris untuk periode kedua kini ada di tangan PKS. Partai yang dulu mengusungnya itu sudah mengumumkan tiga nama kader yang akan menjadi bakal calon wali kota Depok. Bermodal 11 kursi di DPRD, PKS bisa mencalonkan sendiri pasangan wali kota dan wakil wali kota tanpa perlu berkoalisi.

Tiga nama kader yang diumumkan berdasarkan hasil seleksi internal adalah Hafid Nasir (ketua DPD PKS Depok/anggota DPRD Kota Depok), Imam Budi Hartono (anggota DPRD Provinsi Jawa Barat), dan T Farida Rachmayanti (anggota DPRD Kota Depok). Sebelumnya ada 5 nama, namun tiga nama ini yang disetorkan ke DPP PKS berdasarkan hasil Pemilihan Umum Internal Raya (Pemira)yang dilakukan DPD PKS Depok.

Hafid Nasir, salah satu bakal calon wali kota yang juga ketua DPD PKS Depok mengungkapkan keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan DPP. Dia bersama dua nama yang lain telah ditugaskan untuk menaikkan popularitas dan elektabilitas dalam beberapa bulan ke depan.

"Ada rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPD. Jika sebelumnya ada roadshow pengenalan bakal calon, sekarang kita bicara yang lebih fokus, pendidikan, kesehatan. 1 Maret kita akan mengadakan kegiatan talkshow bertemakan infrastruktur dan lingkungan hidup di Kota Depok," kata Hafid yang dihubungi merdeka.com, Rabu (19/2).

Soal nasib Idris, dia menegaskan, semuanya dikembalikan kepada keputusan DPP PKS. "Kalau ditanya ke saya sebagai ketua DPD, sekaligus ketua pemenangan Pilkada Depok, maka saya hanya ditugaskan menaikkan popularitas dan elektabilitas. Domainnya Pak Idris kita tidak tahu, nanti pembahasannya di tingkat pusat. Kami DPD di Depok hanya mempunyai tugas menaikkan tiga nama itu."

Indikasi lebih memprioritaskan kader internal ini bahkan diungkapkan oleh Presiden PKS Sohibul Iman. Dia bahkan menggunakan istilah 'ban serep' terkait status Idris di Pilkada Depok. PKS juga memperhitungkan lawan yang akan dihadapi nanti.

"Misalkan tiba-tiba dari pihak lawan ada calon kuat yang kita kalkulasi tidak mungkin dihadapi oleh (tiga kandidat) ini, ya bisa saja ada calon baru dari eksternal atau internal," tutur Sohibul kepada wartawan, akhir pekan lalu.

Walaupun terpaksa melirik Idris, Sohibul mengatakan, hal itu bisa saja terjadi, tapi Idris bukan lagi maju sebagai calon wali kota, melainkan sebagai wakil wali kota.

"Saya yakin dari tiga itu yang kita ambil, Idris masuk dari jalur khusus juga mungkin saja, tapi posisinya bisa saja Idris jadi wakil, hasil Pemira jadi walinya," katanya.

"Sampai hari ini di kantong saya tidak ada nama siapa-siapa. Konstelasi politik tidak bisa ditebak. (calon) Eksternal hanya ban serep," ujar dia.

Terkait kemungkinan DPP memutuskan mengusung calon eksternal, Hafid Nasir meyakini keputusan DPP tidak akan keluar dari tiga nama yang telah diserahkan oleh DPD PKS Depok.

"Saya yakin enggak keluar dari 3 nama. DPD melakukan aktivitas politiknya kan sesuai arahan yang di atas. DPP dalam mengambil keputusan akan menjadikan proses panjang yang sudah dilakukan DPD Depok sebuah referensi. Insyaallah harus yakin karena ini kan panduan yang dibuat DPP," tukasnya.

Apa tanggapan Idris terkait sikap PKS tersebut? Tak mau berpolemik dia mengatakan ucapan 'ban serep' dari Presiden PKS sebagai hak yang bersangkutan. "Sah-sah saja karena setiap partai politik memiliki hak dan kewajiban mencalonkan kader terbaiknya," kata Idris, Rabu (19/2).

Dia mengaku, belum tahu akan dicalonkan oleh partai apa, karena dia menegaskan bukan kader salah satu partai. "Kalau saya kan tidak punya partai politik. Itu sih sah-sah saja dan hak-hak mereka saja," ucapnya.

Idris memilih mengembalikan penilaian kepada masyarakat Depok. Jika masyarakat menginginkan dia maju kembali, maka dia mengaku siap. "Kalau saya kan tergantung masyarakat. Kalau masyarakat mau memilih saya, ya saya nanti akan siap untuk maju," tuturnya.

Hasil survei akan menjadi patokan Idris dalam memutuskan maju lagi atau tidak di periode kedua. "Hasil surveinya seperti apa nanti elektabilitasnya tinggi apa tidak, jangan-jangan elektabilitasnya rendah. Ini kan gambaran kehendak masyarakat," ucapnya.

Idris mengungkapkan, sudah berkomunikasi dengan banyak partai sejak lama. Namun dia mengaku yang paling intens adalah dengan PKS. "Semua partai sudah saya komunikasi dari dulu sudah lama. Yang paling intens secara proaktif memang sebelumnya adalah PKS, dari semua partai," pungkasnya.