Merdeka.com - Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo menegaskan pemerintah tidak akan menerapkan opsi lockdown atau karantina wilayah demi mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19. Pemerintah berkaca pada negara lain yang mengambil kebijakan lockdown dan nyatanya menimbulkan dampak baru.

"Kemudian dapat dipastikan bahwa pemerintah dalam hal ini negara tidak mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara yang ternyata juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru," tegas Doni dalam video conference usai rapat bersama Presiden Jokowi, Senin (30/3).

Adapun negara yang sudah menerapkan kebijakan lockdown adalah, Italia, Prancis, Malaysia, hingga India. Namun, kebijakan lockdown di India secara nasional malah berujung kacau.

Doni menyatakan, kebijakan lockdown harus dipikirkan secara matang dan hati-hati. Jika gegabah justru akan membuat angka penyebaran corona meningkat akibat kerumunan masyarakat.

"Berkaca ke sejumlah negara yang telah memutuskan lockdown atau karantina wilayah ternyata gagal justru masalah baru. Sehingga ada penumpukan masyarakat sangat besar dan masyarakat alau ada 1-2 yang terpapar, bayangkan betapa banyaknya warga yang tadinya negatif jadi positif (corona)," jelas Kepala BNPB itu.

Dia meminta agar semua pihak mengikuti dan mendukung kebijakan yang diputuskan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pemerintah kini memilih menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus corona.

"Oleh karenanya keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan Perppu dalam waktu depan ini," kata Doni Monardo.

Opsi Darurat Sipil

Di tengah pandemi Corona, muncul opsi kebijakan darurat sipil. Pemerintah akan melibatkan pakar hukum untuk mengkaji opsi kebijakan ini sehingga efektif jika nantinya harus diterapkan.

"Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko yang besar dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat," jelas Doni Monardo.

Namun Doni tidak menjelaskan pertimbangan dan konsekuensi jika kebijakan darurat sipil diterapkan. Dia hanya mengatakan bahwa masyarakat perlu disiplin menerapkan jaga jarak di situasi pandemi corona.

"Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor. Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin," katanya.

"Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakan hukum bagi mereka yang tidak disiplin," sambung Doni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19). Dia menyatakan pembatasan sosial perlu didampingi kebijakan darurat sipil.

"Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin dan lebih efektif lagi," tutur Jokowi saat memimpin rapat terbatas melalui video conference dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin (30/3/2020).

"Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil," imbuh dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta jajaran menterinya menyiapkan aturan pelaksanaan dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Aturan itu akan dijadikan panduan di level provinsi, kabupaten, dan kota.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com